Muhammad JoniMuhammad Joni, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum dengan berbagai lingkup aktifitas. Saat ini bekerja sebagai professional advokat & konsultan hukum  pada Law  Office Joni & Tanamas  di Jakarta.  Selaku owner dan Managing Partner, dia  memimpin sejumlah advokat dan konsultan hukum.

Profesi hukum digeluti  sejak tuntas  pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), tahun 1992. Praktik hukum  terus dilakoni hingga memperoleh izin   advokat  dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: D-76.KP.04.13.Th. 2002.  Diawali dengan izin Pengacara Praktek berdasarkan  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor KPT-5/III/1998, bersamaan dengan Sertifikat Kode Etik Profesi Pengacara/Advokat, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor  KPT 37/PH/PP/PT-MDN/1998;

Muhammad Joni menyukai profesi hukum semenjak bersekolah di kota pendidikan tempat bermula  dan berakhirnya perjalanan Tengku Amir Hamzah,  pujangga-penyair yang juga pahlawan nasional. Di sanalah Muhammad Joni menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, SD, Tsanawiyah (1 tahun, tidak tamat), SMP dan SMA,  dan melanjutkan pendidikan hukum  pada Universitas Sumatera Utara (USU)  di Medan.

 Menamatkan pendidikan hukum pada Fakultas Hukum USU  (1992),  sempat beberapa bulan  pendidikan magang jurnalis  pada Lembaga Kantor Berita (LKBN) ANTARA Medan,  dan bergabung dengan  Law Office Maiyasyak Johan &  Associates  dan  Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI)  di Medan (1993-1999). Hijrah ke Jakarta,  langsung  mengabdi  sebagai  komisioner dan  terakhir menjabat  Wakil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (2000-2010).

Tahun 2002 tamat  magister hukum pada Universitas Indonesia (UI), Program Kekhususan Hukum Ekonomi  dengan tesis “Pergeseran Norma Hukum tentang Independensi dan Akuntabilitas Bank Indonesia (Analisis Yuridis Perbandingan Antara  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968)”.

Mengikuti  Advanced International  Training Programme on The Rights of The Child, and UN’s Convention on The Rights of The Child, di Stockholm, Swedia,  (2000). Peserta  Asia-Pacific Conference on Stop Use Children as Soldier, Kathmandu, Nepal (2000),   Workshop “Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court – ICC) dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia,  Universitas Indonesia (2001), Pelatihan Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law), kerjasama  USU  dengan International Committee on Red Cross (1998), Pendidikan Magang Pemberi Bantuan Hukum, Fakultas Hukum USU dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  Medan (1992).

Dalam urusan  advokasi tobacco control, mengikuti Workshop on  ASEAN’s Lawyer Forum on Tobacco Control, Tagaytay, Philippines (2009),  Chiang Mai, Thailand (2011),dan Siem Reap, Cambodia (2011) , Workshop Media & Advocacy Tobacco Control (2009), dan Workshop Nasional “Pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok”, (2008). Untuk isu tobacco control (TC),  Muhammad Joni memimpin  dan memenangkan litigasi ke Mahkamah Konstitusi atas pengujian  pasal-pasal tembakau UU Kesehatan.

Tak cuma urusan TC, pengalaman luas dalam hukum dan perlindungan anak dijalani selaku  Ketua Pehimpunan Advokasi Anak Indonesia (2010-sd sekarang),  Ketua Dewan Pengurus  Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia di Medan (1998-2000),  Staf Ahli Komite III  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)  (2007-2010), Tim Ahli bidang Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), (2008-2010), Direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Pengurus Kolektif Majelis Nasional KAHMI (2009-2012),  dan  Ketua Indonesia Lawyer Association on Tobacco Control (2010-sd sekarang).

Pernah pula sebagai Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional,  mengasuh Hukum HAM dan Politik Internasional (2005-2007), dan Advokat  pada  Law Office Maiyasyak, Rahardjo & Partner (1999-2002).   Anggota Tim Perumusan Naskah Akademis RUU Peradilan Pidana Anak, diperbantukan untuk BPHN-DepkumHAM (2007),  Anggota Tim Ahli  Kelompok Kerja KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)  Deputi IV Kementrian Pemberdayaan Perempuan  (2002-2003), Anggota Panitia Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,    aktif sebagai anggota Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak Antar Negara (Intercountry Adoption) (TIM PIPA), Kementerian  Jakarta,  2002-sekarang.

Dalam advokasi dan litigasi,  dipercayakan sebagai kuasa hukum  KPAI dan kuasa hukum Komnas PA sekaligus.   KPAI memberi kuasa  melakukan permohonan uji materil sejumlah pasal dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tenang Pengadilan Anak, dan Komnas PA memberi kuasa untuk uji materil  Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran berkenaan iklan rokok di televisi,  serta kuasa hukum selaku Pihak Terkait  uji materil Pasal  113, Pasal 114 dan Pasal 199 UU Kesehatan.

Dalam kapasitas sebagai professional lawyer,  menjadi  Konsultan Hukum Tetap Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI, 2007-2008),  Kuasa Hukum Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT. Jamsostek  (2007), Kantor Pemasaran Bersama PT.Perkebnan Nusantara (KPB PTPN) sekarang PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementrian BUMN,  dan sebagainya.

Selain  aktif menulis opini pada media nasioal, seminaris, peneliti dan pembicara pada berbagai lembaga/instansi, termasuk pembicara tetap materi ”Hak-hak Anak” untuk Workshop Hukum Keluarga yang rutin dilakukan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Jogjakarta bekerja sama dengan Mahkamah Agung.

Juga  menulis  buku “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif  Konvensi Hak Anak”,   bersama  Zulchaina Z Tanamas, S.H.  Ikut menuliskan  buku“Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia”, LAAI, 1998. Laporan penelitian bertitel “Situasi dan Kondisi Eksploitasi Pekerja Anak Jermal  di Pantai Timur Sumatera Utara”, Sponsor the Toyota Foundation, 1996. Juga menulis “Penyidikan terhadap Kasus Perambahan Hutan  Pada  Taman Nasional Gunung Leuser di Kawasan Sumatera Utara”, 2001, dan buku “Penjara Bukan Untuk Anak” (2011).

Bersama  Badan penelitian Hukm dan HAM (Balitbangham) Kementerian Hukum dan HAM  memimpin kajian/evaluasi mengenai “Kajian Aspek HAM Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997” (anggota tim),  2004;  “Kajian tentang Pola Perkosaan dan Relasi Antara Pelaku Dengan Perempuan  Korban Perkosaan”, 2005,   “Evaluasi Pemenuhan Hak atas Identitas Anak”, 2008, “Evaluasi Pemenuhan Hak Anak dalam Situasi Darurat” (2010), dan “Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak”  (2011).

Muhammad Joni  menikah dengan Zulhaina Tanamas, SH.,  dan dikaruniai 2 orang anak bernama  Muhammad Haikal Firzuni (13 tahun) dan Salma Nabila Justisia Firzuni (9 tahun).

Bagi Joni, mereka  adalah buah hati sibiran tulang, merujuk pepatah melayu.   Mereka adalah putra putri kehidupan, menyitir sang Kahlil Gibran. Untuk mereka itu,  mereka yang  berhak  atas jerih ayah dan kasih sayangku, yang menghangatkan dinamisnya berkeluarga  dan perjalanan hidup melakoni  skenario Sang  Khalik, “do the best and be the winner”.  Namun  berusaha menjalani  pekerjaan  hukum dengan  caranya sendiri:  “lawyering with heart”. Sepenoh hati !!!