Mengapa Literasi Properti ?

0
Mengapa Literasi Properti ?

Oleh: Muhammad Joni – Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), Sekretaris Umum Housing and Urban Development (HUD) Institute, Ketua Dewan Pembina Lembaga Perlindungan Konsumen Properti dan Keuangan (LPKPK), Managing Partner Law Office Joni & Tanamas.

Berita anyar terbit dari Pemerintah yang menggagas pajak progresif bagi penguasaan tanah yang menganggur (idle). Seakan menduplikasi pajak progresif bagi pemilik mobil lebih dari satu, gagasan pajak progresif tanah menganggur itu konon berguna mengatasi eskalasi harga tanah yang tidak efisien.

Diwartakan, secara prinsip rencana pengenaan pajak progresif tanah menganggur bertujuan guna mendorong penggunaan tanah untuk kepentingan produktif. Karena, diakui acapkali banyak tanah dibeli, namun didiamkan sembari menunggu harga tanah itu melambung. Akibatnya harga tanah melambung. Perilaku ini kua-tioritis adalah spekulasi.

Agak ironis juga jika Pemerintah pun mengalami kesulitan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan, dan karenanya menggagas jurus bank tanah. “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN melalui bank tanah akan fokus pada ketersediaan lahan dengan harga terkendali bagi pembangunan Perumahan MBR”, tulis situs bpn.go.id.

Soal pemajakan tanah menganggur ini menjadi tatangan aktual bagi perusahaan pengembang (developer). Kini, bergema himbauan etik agar developer yang membangun proyek properti komersial tidak melulu dan jangan identik dengan penguasaan tanah semata sebagai pengenjot laba perusahaan.

Namun, diharap keberlanjutan industri properti dan keunggulan developer masa depan andalkan benefit dari ragam inovasi properti yang terus menerus, berikut pengelolaan dan pelayanan premium serta transaksi hak kekayaaan intelektual (intelectual properti rights). Tak hanya mengandalkan keuntungan lewat eskalasi harga lahan.

Andrinof Chaniago, mantan Kepala BAPPENAS, dalam pidato kunci Semiloka “Pembangunan Kota Baru Publik”,   1 September 2016, yang digelar Housing and Urban Development (HUD) Institute di Jakarta mengungkapkan ikhwal serupa. Menurut Andrinof Chaniago, khusus bagi pihak swasta yang bergerak di bidang properti, harus melakukan re-orientasi bisnis dari bisnis lahan ke bisnis konstruksi, arsitektur dan jasa pengelolaan.

Tantangan ini mesti dijawab sebagai visi, misi dan rencana starategis serta kemampuan memetik peluang dan mengemas value creation selain tanah dan lokasi. Perlu bergegas transformasi kepada bisnis konstruksi, arsitektur dan jasa pengelolan. Peringatan itu seakan hendak menggugat jargon bisnis properti: lokasi, lokasi dan lokasi.

Apa yang hendak dilakukan? Sosok mumpuni Lukman Purnomosidi, founder Eureka Group yang mantan Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) 2004-2007 menggeliatkan visinya dengan 3 gagasan dasar (basic idea) pengembangan bisnis properti: value preposition, positioning, dan selling point.

Diwartakan, Eureka Group tengah menyiapkan pembangunan University Resort (U-Resort) di Bogor bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) guna membidik pasar pasti mahasiswa dan dosen IPB yang membutuhkan hunian, yang terkoneksi dengan kawasan lingkungan pendidikan. Alhasil, proyek properti dan pengembangan kawasan adalah sahih sebagai hal ganda yang tak terpisahkan.

Agaknya, preposition U-Resort ini bisa menjadi pionir dan sekaligus interelasi dan kontribusi untuk membangun lingkungan akademis dan iklim pendidikan dan riset yang unggul. Mengapa? Karena digarap dengan prinsip Eco Friendly, Student Friendly, Reseach Friendly, yang secara kreatif hendak membedakannya dengan tren apartemen mahasiswa yang hanya menyediakan hunian semata.

Disini tampak jilatan energi inovasi yang muncul dari kreasi perancang U-Resort, yang sekaligus hendak menguatkan imej perusahaan serta hendak meneguhkan merek “Eureka” sebagai branded developer group yang tak hanya membangun properti namun menyediakan pilihan konsep inovatif-kreatif dan layanan premium. Kedua hal ini: inovasi-kreatif dan konsep layanan premium, kua juridis juga dapat dikemas dan didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual.

Kembali ke soal transformasi bisnis properti. Dengan menggarap inovasi dan layanan premium serta imej perusahaan seperti yang digeliatkan Lukman Purnomosidi, sebenarnya mereka tengah sadar pula ikhwal pentingnya literasi properti kepada konsumen. Sebab, konsumen dan atau investor yang memiliki pemahaman seluk beluk properti saja yang bisa menjadi pasar properti yang loyal dan konsumen yang ketagihan produk properti premium.

Di titik inilah, perlindungan konsumen dan literasi properti kepada pembeli akhir (end user) maupun investor menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan industri properti. Sekaligus ingatan kepada developer yang mesti bersiap dengan keterbukaan informasi produk properti sebagai konsekwensi sebagai produsen/pelaku pembangunan, yang menyediakan informasi simetris ikhwal inci demi inci data spesifik produknya kepada konsumen/pasar.

Sayangnya, UU No. 1 Tahun 2011 tetang Perumahan dan Kawasan Permukinan (UU PKP) belum menyediakan aturan ikhwal perlindungan konsumen dan literasi properti, baik untuk properti komersial maupun rumah umum untuk masyarakat berpenghasian rendah (MBR).

Tengoklah, UU No.1/2011 hanya membuka peluang peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan perumahan yang dinormakan dengan membentuk forum (vide pasal 131 ayat 3), namun tidak menyentuh perlindungan konsumen. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun) juga idemditto, karena tanpa aturan perlindungan konsumen namun hanya membuka pengaturan penyelesaian sengketa (pasal 105 dan pasal 106). Seakan perlindungan konsumen hanya urusan penyelesaian sengeta.

Andai program sejuta rumah hendak disempurnakan ataupun inovasi properti hendak digaungkan, maka ada sejuta MBR (konsumen) yang tiap tahun patut dilindungi dan jutaan pembeli properti yang berhak lega dengan jaminan perlindungan konsumen.

Tersebab itu, eureka…, menurut ijtihat penulis literasi properti menjadi isu menarik dan penting untuk dikembangkan.

No comments